 |
| Meski kekurangan guru alasannya yakni banyak yang pensiun pembelajaran di sekolah tetap jalan alasannya yakni adanya guru wiyata bakti. |
"Ledakan pensiun atau pensiun guru dalam jumlah besar-besaran, terutama guru SD bekerjsama sudah terjadi semenjak 2012 lalu, dan akan berlangsung hingga 2018-2020," kata Muhdi yang kutip dari Antaranews (26/09/2014).
Ledakan pensiun guru SD ini berkaitan dengan penggalakan SD-SD inpres di banyak sekali wilayah semasa Orde Baru kurun 1970-an. Pada waktu itu dibutuhkan banyak guru SD, untuk memenuhinya dilaksanakan kursus singkat, yang disebut kursus pendidikan guru (KPG).
"Guru-guru yang direkrut semasa SD inpres itu tak hanya yang berpendidikan guru, atau sekolah pendidikan guru (SPG). Namun, banyak juga yang lulusan Sekolah Menengah Pertama kemudian dikursuskan lewat KPG itu," kata Muhdi.
Pemerintah diminta harus melaksanakan upaya untuk mengatasi ledakan pensiun guru SD yang yang telah terjadi dan akan berlangsung hingga beberapa tahun ke depan. Saat ini pemerintah dinilai belum menyiapkan langkah serius untuk menanggulanginya.
Pemerintah masih mengandalkan keberadaan guru-guru wiyata bakti atau guru honorer untuk memenuhi kekurangan guru. Dari total jumlah guru di bawah Kemendikbud yang mencapai 2,9 juta orang, sebanyak satu juta orang di antaranya merupakan guru wiyata bakti
Dia menyampaikan seharusnya pemerintah memikirkan nasib guru-guru wiyata bakti yang selama ini diperbantukan untuk mengajar di sekolah. Jika tidak dapat mengangkatnya eksklusif menjadi CPNS, semisal memperjelas statusnya dan mengikutkan mereka dalam sertifikasi guru.
"Yang tak kalah penting, pemerintah harus melaksanakan rekrutmen guru dalam jumlah proporsional untuk menutup kekurangan guru alasannya yakni banyaknya guru yang pensiun, terutama guru-guru SD," pungkas Muhdi.
Advertisement